FH UM Sumbar - Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen, Staff dan Tendik UM Sumbar, menitipkan pesan “Pitaruah Demokrasi” dan meminta penyelenggara negara khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi Pemilu 2024 yang jujur, adil dan nir kecurangan.
Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH menyampaikan dalam setahun ini eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, dan hingga sebagian hakim MK yang disoal dalam hal etika dan harga diri.
"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata Wendra saat menyampaikan pengantar pesan kebangsaan dan imbauan moral civitas akademika UM Sumbar kepada seluruh penyelenggara negara di depan Kampus III UM Sumbar, Bukittinggi, Senin (5/2/2024).
Baca Juga : LuHak FH UM Sumbar Suarakan "Tolak Politik Uang"
Wendra juga menambahkan bahwa dinamakannya agenda pembacaan pesan kebangsaan ini dengan tajuk “Pitaruah Demokrasi untuk Keselamatan Bangsa dari Tanah Kelahiran Bung Hatta” dilhami dari tempat lokasi dibacakannya pesan kebangsaan ini tepat berada di kota Bukitinggi yakni kota kelahiran Bung Hatta yang senantiasa menjadi sosok yang paripurna bagi negarawan Republik Indonesia untuk melakukan refleksi diri.
Pada kesempatan yang sama Presiden Mahasiswa UM Sumbar, Ilham juga menyampaikan orasi mewakili mahasiswa UM Sumbar lainnya terkait persoalan yang terjadi belakangan ini dengan semangat menggebu-gebu.
"Para penguasa negeri ini alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi," sambung Ilham.
Ilham mengatakan, kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati sepenuh hati.
Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, Ilham berujar, para penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip- prinsip konstitusi. Penyelenggara negara juga harus memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik kepada warganya.
"Keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia," ucap Ilham.
"Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal," lanjut dia.
Selanjutnya “Pitaruah Demokrasi” dibacakan langsung oleh Riko Riyanda, S.IP., M.Si, Dosen FISIPOL UM Sumbar, mewakili civitas akademika UM Sumbar menyatakan bahwa suara-suara kritis dan pesan moral yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh beberapa kampus harusnya menjadi renungan bagi para elit politik agar mempunyai sikap negarawan karena kami yakin apa yang disuarakan kampus adalah suara kegelisahan dan kepedulian melihat kondisi bangsa dalam berbagai hal . Baik penegakan hukum yang timpang dan tidak berjalan dengan tegak dan lurus, kepercayaaan kepada lembaga-lembaga negara yang lemah termasuk pada penegak hukum, kebebasan pendapat yang terancam, korupsi yang menjadi-jadi dan keterancaman terhadap demokrasi serta beberapa persoalan lainnya.
Riko membacakan "Mengamati hiruk pikuk dan isu politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, maka kami sivitas akademika UM Sumatera Barat, menyatakan sikap sebagai berikut:"
Pertama, reformasi yang telah melahirkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh dicederai oleh kepentingan kelompok, keluarga atau kepentingan lainnya kecuali sebesar-besarnya demi kepentingan nasional dengan melaksanakan proses pemilu secara taat prosedural sesuai dengan hukum dan etika berbangsa dan bernegara.
Kedua, menghimbau kepada penyelenggara pemilu baik KPU mapun Bawaslu agar melaksanakan pemilu secara profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab serta tegas terhadap indikasi-indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengancam terlaksananya pemilu dengan baik dan damai.
Ketiga, menghimbau kepada aparatur negara baik ASN, TNI dan Polri tetaplah menjadi perekat dan penjaga Indonesia serta menjaga netralitas dalam menghadapi pemilu 2024 dengan betul-betul bertindak sebagai abdi negara.
Keempat, menghimbau seluruh elit politik agar bertindak dan mempunyai sikap negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segala kepentingan lainnya terutama menghadapi pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi
Kelima, menghimbau seluruh elit politik dan juga penyelenggara negara lainnya untuk memperlihatkan contoh sikap yang baik kehadapan rakyat Indonesia dan menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan kekisruhan,provokasi dan konflik serta hal lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan negara. Termasuk Membangun alam langit politik Indonesia dengan memberi informasi yang objektif dan edukatif kepada publik.
Baca Juga : Tim Futsal FH UM Sumbar Sabet Juara II Diawal Tahun 2024
Keenam, memastikan Pilpres 2024 menghadirkan para kandidat sebagai putra terbaik bangsa dan perbedaaan pilihan bukanlah satu hal yang harus menjadi
pertikaian dan perpecahan karena lewat mekanisme pemilulah perbedaaan tersebut diselesaikan secara konstitusional.
Ketujuh dan terakhir, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, maka dalam menghadapi pemilu 2024 harus sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut, termasuk melanjutkan amanat reformasi. Dengan akses informasi yang kian cepat, maka pesta demokrasi wajib dilaksanakan dengan bijak dan cerdas serta riang gembira layaknya pesta demokrasi. Kemudian rakyat yang memutuskan pilihannya sesuai hati nurani
“UM Sumatera Barat berkomitmen untuk menghadirkan dan mengampanyekan politik kebangsaan, demokrasi bermartabat dan menjaga demokrasi yang beradab yang terbebas dari intimidasi, praktek curang mapun praktek culas yang dapat mengancam kedaulatan rakyat termasuk mengecam segala praktek menghalalkan segala cara meraih kemenangan dan termasuk praktek politik uang yang merupakan “parasit dan benalu” demokrasi. Pitaruah (titipan pesan) ini merupakan tanggung jawab moral sebagai akademisi dan kaum terdidik kampus sebagai amal makruf nahi mungkar serta wujud kecintaan pada bangsa dan negara. Semoga Pemilu 2024 Berjalan Luber, Jurdil dan damai dibawah lindungan serta ridho Allah Swt”, pungkas Riko.
-Mawlana LuHak FH UM Sumbar-